JAMBI — Ketidakjelasan tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2027 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menuai sorotan tajam. Komitmen yang sebelumnya disampaikan dalam rapat bersama seluruh Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta KONI kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, hingga kini belum menunjukkan langkah konkret.
Pengamat olahraga Jambi sekaligus mantan Wakil Ketua KONI Provinsi Jambi, Habib Ahmad Syukri Baragbah, angkat bicara dan mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam memastikan terselenggaranya pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
Menurut Habib Ahmad Syukri Baragbah, persoalan Porprov 2027 bukan sekadar urusan penjadwalan atau administratif pemerintahan. Lebih dari itu, menyangkut masa depan pembinaan atlet, kepastian kompetisi, serta tanggung jawab pemerintah terhadap perkembangan olahraga di daerah.
Ia menilai, sangat tidak pantas apabila pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian yang jelas.
“Jangan sampai Porprov 2027 hanya menjadi wacana dan janji di atas meja rapat. Pemerintah Provinsi Jambi harus menunjukkan keseriusan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menyampaikan komitmen yang kemudian tidak jelas tindak lanjutnya. Kalau memang sudah disepakati akan menyurati seluruh bupati dan wali kota terkait penganggaran kontingen, mana realisasinya? Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa kepastian,” tegas Habib Ahmad Syukri, Jumat (30/10/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Porprov membutuhkan perencanaan matang, terutama menyangkut kesiapan anggaran masing-masing kabupaten/kota. Pengiriman kontingen tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan pembiayaan yang jelas.
Karena itu, menurutnya, surat resmi dari Pemprov Jambi kepada seluruh kepala daerah merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian kebijakan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mempersiapkan anggaran.
“Jangan sampai ketika pelaksanaan sudah semakin dekat, baru semua pihak sibuk mencari anggaran. Pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara mendadak. KONI kabupaten/kota membutuhkan kepastian agar dapat menyusun program latihan, seleksi atlet, kebutuhan peralatan, hingga pembiayaan keberangkatan kontingen. Kalau pemerintah provinsi lamban mengambil keputusan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh atlet,” ujarnya.
Habib Ahmad menilai, situasi ini semakin ironis karena Tanjung Jabung Barat telah menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah. Bahkan, infrastruktur olahraga, arena pertandingan, fasilitas Sport Center, serta dukungan anggaran daerah disebut telah dipersiapkan.
Namun, kesiapan tuan rumah tidak boleh dijadikan alasan bagi Pemprov Jambi untuk melepaskan tanggung jawab koordinasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan Porprov.
“Jangan sampai Tanjabbar sudah berlari mempersiapkan semuanya, tetapi pemerintah provinsi justru masih berjalan di tempat. Ini bukan persoalan siapa yang menjadi tuan rumah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memajukan olahraga Jambi. Pemprov harus menjadi motor penggerak, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian,” sindirnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penundaan Porprov dari tahun 2026 menjadi 2027 seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan, bukan justru memperpanjang ketidakjelasan.
Menurutnya, penundaan yang terus diikuti ketidakpastian dapat berdampak buruk terhadap semangat atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, serta daerah yang telah mengalokasikan sumber daya untuk mempersiapkan kontingen.
“Atlet itu bukan mesin yang bisa disiapkan kapan saja ketika pemerintah sudah siap. Mereka membutuhkan kompetisi, program latihan berkelanjutan, dan kepastian agenda. Kalau Porprov terus tidak jelas, siapa yang bertanggung jawab terhadap hilangnya kesempatan atlet untuk berprestasi? Jangan sampai kepentingan birokrasi mengalahkan kepentingan pembinaan olahraga,” tegasnya.
Habib Ahmad Syukri Baragbah juga meminta Gubernur Jambi dan jajaran terkait segera mengambil langkah tegas dengan memastikan jadwal penyelenggaraan, skema pembiayaan, serta surat edaran atau pemberitahuan resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut hingga Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil keputusan untuk mengevaluasi bahkan mengalihkan anggaran yang telah dipersiapkan.
“Kalau memang Porprov 2027 akan dilaksanakan, sampaikan secara resmi dan berikan kepastian kepada seluruh daerah. Kalau ada kendala anggaran atau persoalan teknis, buka secara transparan dan carikan solusinya. Jangan diam, jangan menggantung, dan jangan memberikan harapan tanpa kepastian. Olahraga Jambi membutuhkan kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan,” tutupnya.
Hingga Jumat (30/10/2026), persoalan tindak lanjut komitmen surat kepada seluruh bupati dan wali kota tersebut masih menjadi perhatian. Situasi ini menjadi ujian bagi keseriusan Pemprov Jambi dalam menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga dan memastikan Porprov 2027 tidak kembali menjadi agenda yang tertunda tanpa kepastian.
Porprov bukan sekadar seremoni olahraga. Di dalamnya ada masa depan atlet, kehormatan daerah, dan tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai semangat atlet kalah oleh lambannya keputusan birokrasi.
