TANJABTIM, JAMBI — Upaya memelintir fakta hukum di Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), akhirnya terpatahkan telak oleh dokumen resmi pengadilan. Narasi yang sempat beredar dan menyebut Rusdianto MS dinyatakan tidak bersalah dalam kasus perusakan kebun sawit milik Arwansyah Lubis dipastikan sebagai kabar bohong yang menyesatkan publik.
Penasihat Hukum pelapor, Nico Silitonga dari Kantor Hukum Nico Silitonga & Rekan, tampil pasang badan meluruskan pembelokan opini tersebut. Berbekal amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), ia menegaskan bahwa status Rusdianto sudah final: terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
“Pernyataan yang menyebut Saudara Rusdianto dinyatakan tidak bersalah dalam perkara perusakan adalah berita tidak benar. Sebaliknya, Rusdianto sudah dinyatakan bersalah dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur,” tegas Nico Silitonga dalam pernyataan resminya, Kamis (19/11/2026).
Bukan Bebas, Melainkan Terpidana dalam Pengawasan Jaksa
Agar masyarakat tidak terkecoh oleh permainan kata, fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 42/Pid.B/2026/PN.Tjt tertanggal 14 September 2026 berbicara sangat gamblang.
Majelis hakim menyatakan Terdakwa Rusdianto MS Bin Mappasessuk (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh orang lain—yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara melawan hukum—untuk menghancurkan dan merusak tanaman sawit milik orang lain di atas lahan yang ia klaim secara sepihak.
Atas perbuatannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan. Memang, dalam amar putusan, pidana penjara itu tidak perlu dijalani di dalam sel dengan syarat pidana pengawasan selama 10 bulan.
Namun, masyarakat perlu paham satu hal mendasar dalam hukum pidana: pidana pengawasan bukan berarti bebas atau tidak bersalah. Statusnya tetap terpidana bersalah. Sebagai syarat khusus, Rusdianto wajib “absen” secara tatap muka di hadapan Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur minimal satu kali setiap bulan selama 10 bulan penuh.
Dalam putusan yang sama, majelis hakim juga menetapkan:
- 1 batang tanaman kelapa sawit dalam kondisi rusak untuk dimusnahkan.
- 1 unit alat berat ekskavator merek Zoomlion tipe ZE 75 GA beserta fotokopi SPAB No. 0503/SPAB-STI/III/2025 dari PT Sumatera Tractor Indonesia dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui saksi Sugeng Bin Bejo (Alm).
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.
Dengan fakta hitam di atas putih ini, segala upaya mengklaim “kemenangan” atau “tidak bersalah” otomatis runtuh seketika.
Kejanggalan “Bom Waktu”: Sporadik 52 Hektare dan Kades yang Bungkam
Kasus ini rupanya bukan sekadar urusan perusakan kebun sawit. Nico Silitonga justru membongkar kejanggalan agraria yang jauh lebih besar dan patut menjadi perhatian aparat penegak hukum maupun masyarakat luas: munculnya surat sporadik seluas 52 hektare atas nama Rusdianto.
Bagi publik yang melek aturan pertanahan, angka 52 hektare untuk sebuah dokumen penguasaan fisik tingkat desa (sporadik) atas nama perorangan adalah anomali besar yang memicu tanda tanya serius. Apalagi, pucuk pimpinan di desa tersebut memiliki ikatan darah langsung dengan sang terpidana.
“Kami dari Kantor Hukum Nico Silitonga & Rekan telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Desa Sungai Jambat, Edy Leonardo, untuk meminta klarifikasi soal sporadik 52 hektare tersebut. Namun hingga kini, tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari pihak Kepala Desa,” ungkap Nico.
Fakta paling mencolok yang ia soroti: Kepala Desa Edy Leonardo adalah adik kandung dari Rusdianto sendiri.
Sikap bungkam Pemerintah Desa Sungai Jambat di tengah sorotan dugaan konflik kepentingan keluarga ini jelas mempertebal kecurigaan publik. Pihak Arwansyah Lubis mendesak pemerintah desa tidak bermain api dengan administrasi pertanahan dan segera membuka data secara transparan sebelum persoalan ini menggelinding lebih jauh ke ranah hukum berikutnya.
Serangan Balik “Hoaks Tersangka” Dipatahkan Ambo Acok
Di tengah derasnya fakta putusan inkracht tersebut, muncul pula embusan narasi dari salah satu media daring (Pilar Media Nusantara) yang mencoba menyudutkan Ambo Acok, anggota DPRD Tanjabtim, dengan label “tersangka” atas laporan balik Rusdianto di Polda Jambi.
Ambo Acok langsung membantah keras tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai berita sesat yang diproduksi tanpa verifikasi.
“Sampai hari ini, status kami masih sebagai saksi dalam pengaduan Rusdianto di Polda Jambi, bukan tersangka! Penulis berita itu sama sekali tidak melakukan konfirmasi kepada penyidik Unit Harda Polda Jambi, sehingga melahirkan informasi yang menyesatkan masyarakat,” tegas Ambo Acok, Kamis (19/11/2026).
Ia mengingatkan dengan nada keras bahwa melabeli seseorang sebagai tersangka tanpa dasar surat resmi dari penyidik adalah pelanggaran fatal terhadap asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik. Ia pun menuntut redaksi terkait segera melakukan klarifikasi dan koreksi, sembari mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan penggiringan opini yang tidak terverifikasi.
Peringatan bagi Pemelintir Fakta
Rangkaian fakta hukum ini menjadi peringatan tegas: putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dihapus dengan opini sepihak, dan persoalan dugaan kejanggalan sporadik 52 hektare di Desa Sungai Jambat kini sudah masuk dalam radar sorotan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Sungai Jambat Edy Leonardo maupun pihak Rusdianto untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab resmi terkait putusan pengadilan serta dasar penerbitan sporadik 52 hektare tersebut.
Penulis: Andrew Sihite
DISCLAIMER & CATATAN REDAKSI
- Dasar Pemberitaan & Kepentingan Publik Berita ini disusun sebagai produk jurnalistik berdasarkan rilis tertulis resmi dari Kantor Hukum Nico Silitonga & Rekan, verifikasi dokumen resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 42/Pid.B/2026/PN.Tjt, serta pernyataan hak jawab dan klarifikasi langsung dari narasumber terkait. Publikasi ini disajikan murni untuk kepentingan publik, edukasi hukum, serta pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Tanggung Jawab Pernyataan Narasumber Seluruh kutipan langsung, argumen hukum, maupun pernyataan sikap yang dimuat dalam berita ini sepenuhnya merupakan pandangan dan tanggung jawab dari masing-masing narasumber yang dikutip. Penyebutan nama individu, jabatan, maupun lembaga dilakukan secara proporsional demi kejelasan informasi bagi masyarakat.
- Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Redaksi senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selain fakta hukum yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, seluruh persoalan lain yang masih dalam tahap sorotan atau proses hukum—termasuk keabsahan administrasi sporadik seluas 52 hektare, dugaan konflik kepentingan di Pemerintah Desa Sungai Jambat, serta proses pengaduan yang sedang ditangani di Unit Harda Polda Jambi—tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah hingga adanya ketetapan atau putusan hukum resmi dari instansi berwenang.
- Ruang Hak Jawab & Hak Koreksi Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ), redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini—khususnya Kepala Desa Sungai Jambat Edy Leonardo, Saudara Rusdianto MS beserta kuasa hukumnya, maupun pihak lain yang merasa berkepentingan—untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, atau hak koreksi yang disertai bukti/data pendukung. Hak jawab dapat dikirimkan secara resmi ke redaksi atau WhatsApp dan akan kami tayangkan secara berimbang.
- Batasan Tanggung Jawab Penyebaran Ulang Redaksi bertanggung jawab penuh atas isi berita yang tayang secara utuh di portal resmi ini, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pengubahan judul, pemotongan narasi, atau penambahan opini yang dilakukan oleh pihak ketiga saat membagikan ulang tautan maupun teks berita ini di media sosial dan grup percakapan.





